Home » Posts filed under Kapal Korvette

Tampilkan postingan dengan label Kapal Korvette. Tampilkan semua postingan

Tiga Kapal Nahkoda Ragam Class Dipastikan Datang 2013

JAKARTA-(IDB) : Program pengadaan kapal perang jenis fregat dari Brunei Darussalam diperkirakan mulai terealisasi tahun depan. Rencana pembelian itu sempat ditentang kalangan DPR karena kualitas kapal diragukan.

Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna.Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014. KSAL menilai Indonesia sangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Pasalnya, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah.

“Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit.Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia,Brunei tak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. “Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung,” terangnya.

Di satu sisi,Indonesia tengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Brunei sendiri tak jadi memakainya. Apalagi, kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi.

“Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya,”lanjutnya. Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, tidak akan cukup anggarannya. “Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu,”cetus dia.

Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Brunei tak jadi membelinya. Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE,perusahaan pembuat kapal tersebut.“Bahkan, ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya,”tuturnya.

Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memerkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007. Brunei pun terpaksa membeli.Alhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam. Pada awalnya, Indonesia sempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal.

Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Ada informasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan. Protes juga dilayangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga.Menurutnya,mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya.

Sumber : Sindo

TNI AL Tetap Lanjutkan Proses Pembelian Kapal Bekas Brunei

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut (AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih, pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendiri sudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI AL memang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali, bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

Didampingi Rektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itu menanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempur jenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

Menurut Menhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itu memiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"Alasan Brunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu sama dengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI AL yang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan, katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun, tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapi protes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia.

"Soal masalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu.

Indonesia Lirik Kapal Perang yang Sempat Ditolak Brunai

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro memastikan segera membeli kapal perang yang tidak jadi dibeli Brunai Darussalam dan KSAL sebelumnya.

Kapal itu dilirik kembali setelah dianggap tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan TNI AL. Kapal perang itu yakni jenis corvette kelas Nakhoda Ragam.

"Sekarang lagi ditinjau dari DPR dan TNI AL, dan sekarang sudah ada tim yang kesana untuk meninjau kembali," kata Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan usai meresmikan Gedung Techno Park Laboratorium Teknologi Tepat Guna Universitas Pembangunan Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5/2012).

Purnomo menegaskan kapal tersebut sudah memenuhi kualifikasi dan diminta TNI AL agar pemerintah untuk membelinya.

"Itu sesuai dengan kualifaksi dan itu memang TNI AL minta untuk dibeli karena jenisnya line freegard yang sangat modern yang mampu melakukan serangan bawah air, serangan permukaan air serta melakukan serangan udara," jelasnya.

Namun Purnomo enggan menjelaskan alasan pemerintah Brunai yang tidak jadi membeli kapal tersebut.

"Kan ada alasan Brunai tidak jadi beli. Tapi suatu negara tidak jadi belum tentu negara lain juga tidak membeli. Mesti ada alasan yang mendasari, itu mungkin berbeda alasannya. Dan sekarang sedang ditunjau serta dievaluasi," ujar Purnomo.

Selain sedang melakukan penjajakan kembali pembelian kapal perang, saat ini Indonesia masih membutuhkan banyak alutsista yang direncanakan untuk dibeli. Namun semua pembelian dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian secara ketat.

"Banyak untuk dilakukan pembelian tapi harus melalui pengendalian dan pengawasan yang ketat. Di satu sisi kita lakukan pembelian, di satu sisi kita juga lakukan pengendalian dan pengawasan," pungkasnya.

Sumber : SuaraPembaruan

DPR Pertanyakan Rencana Pembelian 3 Fregat Dari Brunei

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR mempertanyakan rencana TNI AL membeli tiga unit kapal perang jenis fregat dari Brunei Darussalam. Meski tergolong kapal baru dan murah, namun proyek pengadaannya oleh Brunei dari Inggris sudah bermasalah sebab tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

"Komisi 1 akan meminta tim ahli untuk menganalisa tiga kapal tersebut agar setelah dibeli mampu memberikan perkuatan optimal pada sistim persenjataan TNI AL," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Sepengetahuannya, tiga kapal perang light fregat yang dijual seharga 300 juta Euro itu pesanan AL Kesultanan Brunei Darusalam*ke Inggris pada 7 tahun silam. Tapi dalam perjalanannya, Brunei membatalkan pesanannya sebab spesifikasi kapal bersangkutan ternyata tidak sesuai yang mereka butuhkan.

Sedemikian ngotot Brunei membatalkan pesanannya, mereka bahkan sampai membawa kasusnya arbitrase internasional. Namun putusan mengalahkan Brunei sehingga tetap harus membeli kapal tersebut yang kemudian dibarter dengan kapal patroli samudra buatan galangan di Lursen, Jerman.

"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal tak memenuhi standard spesifikasi teknisnya harus kita beli? Memang murah, tapi ini jangan-jangan ketika sudah dibeli malah tak bisa dipakai," gugat politisi PDIP ini.

Sumber : Detik

Komisi I DPR Mengindikasi Pelibatan Calo DIbalik Pengadaan Corvette TNI AL

JAKARTA-(IDB) : Lagi-lagi ‘calo’ bermain dalam pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), kali ini dalam hal pengadaan kapal perang corvette kelas Nakhoda Ragam yang tidak jadi dibeli Brunei Darussalam, namun kembali dilirik TNI AL.

Informasi mengenai adanya calo atau rekanan dalam pengadaan kapal perang tersebut diungkap anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin.

“KSAL lama sebenarnya pernah menolak kapal eks Brunei, tetapi pihak KSAL yang baru melalui rekanannya menawarkan kembali kapal tersebut dan meminta persetujuan ke DPR, “ jelas Punawirawan TNI ini ketika dihubungi itoday, Rabu (21/3).

Rencana pembelian kapal perang eks Brunei, tiga unit Nakhoda Ragam Class memang sempat menjadi perdebatan. Sebab, ketiga kapal tersebut sebenarnya ditolak Pemerintah Brunei karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Selain masalah tidak sesuainya spesifikasi, TB. Hasanuddin mengungkapkan alasan lain mengapa Pemerintah Brunei membatalkan pengadaan tiga corvette tersebut, yakni adanya mark up harga yang dilakukan adik Sultan Brunei.

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kapal itu dipesan kerajaan Brunei, tetapi oleh adiknya Sultan di mark up dan spesifikasinya kurang dari yang diinginkan, “ ungkapnya.

Nahkoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.

Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua senapan mesin 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.

Sumber : Itoday

Rencana TNI AL Beli Kapal Perang Korvette Inggris Menuai Penolakan

JAKARTA-(IDB) : Indonesia Police Watch (IPW), mendesak Komisi I DPR RI menolak rencana TNI AL membeli tiga kapal perang jenis korvet buatan Inggris.

Selain Komisi I, IPW juga meminta KPK mencermati proyek alutista TNI AL. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, akhir Februari lalu TNI AL meminta dukungan Komisi I, agar bisa membeli tiga kapal perang tersebut.

"Padahal, kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) itu bermasalah. Sistem stabilizer senjatanya bermasalah, sehingga daya tembaknya tidak akurat. Dalam kecepatan tinggi, posisi kapal kerap agak miring," ujar Neta dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (21/3/2012).

Semula, lanjutnya, kapal perang dipesan Brunei Darussalam pada 2002. Namun, setelah tiga kali diuji cobam, Brunei menolak membelinya. Kapal ini lantas ditawarkan ke Vietnam, yang juga menolak membelinya. Ironisnya, papar Neta, TNI AL malah ingin membeli kapal perang bermasalah ini.

IPW mengingatkan, DPR dan KPK harus mengarahkan TNI dalam membeli alutsista-nya, dan harus konsisten dengan Renstra-nya. Sehingga, kekuatan alutsista TNI dapat dimaksimalkan, dievaluasi, serta terhindar dari mark up dan korupsi.

"Alutsista TNI jangan smpai dipecundangi mafia-mafia proyek, yang membuat TNI hanya mendapatkan alutsista 'sampah' dari negara-negara barat." tutur Neta.

Sumber : Tribunnews

DPR Lakukan Kajian Dan Verifikasi 3 Kapal Perang Inggris Yang Akan Dibeli TNI AL

JAKARTA-(IDB) : Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Komisi I membentuk tim kecil yang diberi tugas melakukan kajian dan verifikasi atas pengajuan TNI AL untuk membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Kapal tersebut, sebelumnya merupakan pesanan Pemerintahan Kerajaan Brunai Darussalam. Namun, karena alasan tertentu dibatalkan oleh negeri jiran tersebut.

"Komisi I berpandangan bahwa soal pengadaan alutsista untuk TNI ini perlu dilakukan akselerasi, dalam upaya modernisasi dan penguatan armada angkatan laut kita. Karenanya, terhadap pengajuan TNI AL untuk dapat membeli tiga kapal perang dari Inggris ini, perlu kita lakukan verifikasi dulu," ujar Mahfudz pada Jurnalparlemen.com, Jumat (2/3).

Tujuan dilakukannya verifikasi ini adalah untuk menjelaskan dulu aspek politiknya. "Lalu, secara teknis, kita perlu tahu juga alasan pembatalan pembelian tiga kapal buatan Inggris oleh Brunai sebelumnya, sebabnya apa?" ujar Mahfudz.

Verikasi lainnya, menurut Mahfudz adalah masalah anggaran. "Kalau secara politik, Brunei tidak ada masalah, baru kita oke. Lalu secara tekhnis. Inikan tidak lazim, sebuah negara yang sudah pesan tiga kapal, kemudian sudah dibayar juga, namun kemudian hal itu dibatalkan. Nah, ini apa penyebabnya? Ini yang kita perlu verifikasi lebih dulu," ujarnya.

Mahfudz mengatakan,untuk memastikan kondisi fisik dan kemampuan ketiga kapal buatan Inggris yang di minati TNI AL untuk dibeli itu, di Komisi I juga sempat muncul perlunya perwakilan anggota Komisi I melakukan pengecekan fisik kapal tersebut ke Inggris langsung.

Mahfudz menambahkan, yang terpenting, kalaupun TNI AL nantinya jadi membeli Kapal buatan Inggris itu, tidak ada syarat yang melekat yang memberatkan Indonesia suatu saat.

"Mesti ada jaminan, Inggris tidak melakukan embargo terhadap suku cadang dan perlengkapan lainnya dari kapal ini. Karena pengalaman Indonesia sebelumnya, negara negara Barat melakukan embargo terhahadap suku cadang alutsista yang sudah beli. inikan tidak fair," tegasnya.

Sebelumnya, TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Sumber : Jurnamen

TNI AL Minta Dukungan DPR Untuk Bisa Memboyong Kapal Perang Nakhoda Ragam Class

JAKARTA-(IDB) : TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi roll fight freegard yang dibangun oleh galangan kapal BHA pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir,pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunai bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunei sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang ini canggih karena sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selama milik tetangga."

Sumber : Jurnamen

TNI AL Berencana Akuisisi Kapal Perang Nahkoda Ragam Class Dari Kelas Corvette

JAKARTA-(IDB) : Besarnya wilayah laut Indonesia membuat TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus berbenah diri dengan menambah armada tempurnya. Salah satunya adalah dengan membeli kapal perang dari negara lain. Tersiar kabar bahwasanya TNI AL sedang mengincar kapal perang Nakhoda Ragam Class, sebuah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris, yang tidak jadi dibeli AL Brunei Darussalam karena suatu masalah.

Menanggapi kabar tersebut, kepada itoday, pengamat pertahanan Muradi mengatakan, jika memang kapal yang akan dibeli adalah kapal kelas patroli, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika yang dibeli adalah kapal perang yang berukuran besar, maka itu menjadi masalah. Sebab kebutuhannya berbeda dengan apa yang dibutuhkan Indonesia.

Pembelian alat utama sistem senjata memang bukan seperti membeli kacang goreng, setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, walaupun kapal yang dibelui sama kelasnya, tetapi masalah “jeroan” kapal bisa berbeda. Karena setiap negara memiliki spesifikasi dan kebutuhan menghadapi tantangan yang berbeda.

“Perairan Brunei itu sangat sempit. saking sempitnya, perairan Brunei mungkin bisa dikelilingi dengan kapal patroli kecil dalam waktu tiga jam saja. Bandingkan dengan perairan Indonesia,” jelas Muradi.

Melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan itu, Muradi menganggap, rencana pembelian kapal perang buatan Inggris yang tidak jadi dibeli Brunei, adalah solusi instan untuk jangka pendek saja, karena untuk mengakali anggaran pertahanan Indonesia yang terbilang kecil.

Dari informasi yang diterima itoday, rencana pembelian kapal perang Nakhoda Ragam Class ini sudah mencapai 70 persen, sudah mencapai tahapan MoU. Namun TNI AL tetap membuka kemungkinan untuk membeli kapal perang lainnya untuk memperkuat armada tempurnya.

Nakhoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.

Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis serangan udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.

Sumber : Itoday

KRI Frans Kaisiepo-368 Laksanakan Flashex dengan FGS Zobel P6215

ABK KRI Frans Kaisiepo-368 berlatih isyarat melalui lampu isyarat.

BEIRUT-(IDB): Sejak bergabung dengan Maritime Task Force/UNIFIL pada tanggal 21 Oktober 2010, KRI Frans Kaisiepo-368 telah melaksanakan berbagai kegiatan operasi laut. Maka untuk menjalin persahabatan dengan unsur-unsur kapal perang Angkatan Laut negara lain tegabung dalam satuan tugas Maritime Task Force/UNIFIL serta LAF-Navy (Lebanese Armed Force Navy), KRI Frans Kaisiepo-368 melaksanakan berbagai latihan baik dengan unsur-unsur Maritime Task Force/UNIFIL maupun dengan LAF-Navy. Persahabatan dan kerja sama yang baik terbentuk berkat adanya koordinasi dan kerja yang baik antara unsur-unsur Maritime Task Force/UNIFIL di AMO (Area of Maritime Operation).

Berbagai tugas penting dalam pengamanan sektor laut dan serial latihan telah dilaksanakan antara KRI Frans Kaisiepo-368 dengan unsur-unsur Maritime Task Force/UNIFIL seiring dengan tugas yang dilaksanakan sebagai MIO (Maritime Interdiction Operation) Commander ke-10. Berbagai tugas penting tersebut diantaranya penunjukan KRI Frans Kaisiepo-368 sebagai Local Anti Air Warfare Coordinator (LAAWC) dalam pengamanan sektor laut dalam rangka Tripartite Meeting yang membahas Blue Line (Garis Batas Lebanon-Israel) yang diadakan oleh UNIFIL di Naqoura Headquarters, penerbangan rutin Helikopter dalam rangka ISR (Identification Search and Recognized) serta melaksanakan serial latihan dengan unsur-unsur Maritime Task Force/UNIFIL serta dengan LAF-Navy antara lain: RASEX, AASYWEX, CROSSDECK EXERCISE, MISCEX, MEDEVAC, PUBEX, TACEX, TOWEX, FIRING EXERCISE. Tujuan latihan tersebut adalah untuk meningkatkan kerja sama dan profesionalisme antar unsur Maritime Task Force/UNIFIL serta melatih LAF-Navy dalam menjaga perairanya sendiri.

FGS Zobel P6125

Pada tanggal 21 Maret 2011 telah dilaksanakan latihan FLASHEX (Flash Exercise) antara KRI Frans Kaisiepo-368 dengan FGS Zobel P6125 (Jerman). FLASHEX merupakan latihan pengiriman berita kepada unsur lain (kawan) dengan menggunakan sarana lampu sinar bidik. Pengiriman berita tersebut tanpa menggunakan pancaran gelombang elektromagnetik/radio komunikasi guna mencegah kemungkinan penyadapan atau dimaanfaatkan oleh pihak musuh dengan peralatan ESM (Electronic Support Measure). Penggunaan lampu yang menggunakan lampu sinar bidik ini juga dilaksanakan pada saat terjadi kerusakan peralatan radio komunikasi ataupun pada saat menghadapi jamming komionikasi. Latihan yang dipimpin langsung oleh Kadivkom KRI Frans Kaisiepo-368 Lettu Laut (P) Rudhiro Pratomo tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota divisi komunikasi serta melatih LAF-Navy.

Latihan yang disaksikan langsung oleh LLO dari LAF-Navy LTJG Mohammed Tami yang berlangsung di Zone 3 center antara pukul 18.00-20.00 LT tersebut mendapat apresiasi positif dari Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) Wasis Priyono,ST dan Komandan FGS Zobel A6125 CDR Oliver Erter.

Sumber: Koarmatim