klecam-klecem

Home » Posts filed under Papua Nugini

Tampilkan postingan dengan label Papua Nugini. Tampilkan semua postingan

RI-Papua Nugini Belum Ada Kata Sepakat Soal Perbatasan

JAYAPURA-(IDB) : Sugeng Hariyono, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hukum di Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan, hingga kini Pemerintah Indonesia belum mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG) ihwal pengelolaan perbatasan.

"Masalah Papua dengan PNG ada di tingkat negara. Segmen batas banyak yang belum disepakati," kata Sugeng di sela-sela Lokakarya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Perbatasan Papua yang dihelat Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jayapura, Kamis, 28 Juli 2011.

Diungkapkan Sugeng, dalam pembahasan yang digelar di Batam beberapa waktu lalu, perundingan kedua negara masih alot. Jika Indonesia menawarkan opsi beberapa segmen pos lintas batas, Pemerintah PNG hanya fokus pada satu segmen. Masalah garis batas perbatasan pun, Pemerintah RI dan PNG belum seia-sekata.

"Ini sudah dibahas sejak lama, tapi nggak selesai-selesai. Pembahasan satu segmen saja bisa dilakukan dalam sepuluh putaran perundingan. Jadi, memang soft diplomacy dari pemerintah kita sangat dibutuhkan untuk lobi-lobi," kata Sugeng.

Adapun mengenai hubungan antarwarga Papua dengan PNG sendiri, diklaim BNPP nyaris tidak ada masalah. Sejauh ini, masyarakat dua negara di perbatasan hidup berdampingan secara harmonis, mengingat penduduk asli memang berasal dari leluhur yang sama.

Sugeng mencontohkan, banyak warga PNG yang kerabatnya tinggal di Kabupaten Keerom, Papua. "Makam nenek moyang orang PNG juga banyak yang di Keerom," ujarnya. "Jadi, kalau gesekan sosial relatif nggak ada. Secara budaya dan sosial keduanya satu keluarga."

Seperti diketahui, BNPP yang ada di bawah pengarahan tiga menteri koordinator dan beranggotakan sepuluh menteri, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, serta Gubernur Provinsi perbatasan, diberi mandat untuk mengelola dan menetapkan kebijakan pembangunan perbatasan.

Menurut Sugeng, dari dua belas provinsi Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Papua-lah yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya paling rendah. Itulah sebabnya, BNPP menilai perbatasan Papua layak mendapat prioritas anggaran dan perhatian dari Pusat dan pemerintah daerah.

"Ini pekerjaan sektoral. BNPP hanya bertugas mempercepat dan mensistematisasi pembangunan di daerah perbatasan dan meningkatkan IPM. Tapi, untuk pelaksanaan di lapangan adalah pekerjaan rumah pemda dan kementerian terkait," kata dia.

Selain Papua, sebelas provinsi Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan negara lain adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sumber: Tempo

Empat Batalion TNI Ditempatkan Diperbatasan Papua Nugini

JAYAPURA-(IDB) : Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempatkan empat batalion pasukannya untuk menjaga daerah perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini yang terdapat di Provinsi Papua.

Komandan Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu kepada pers di Jayapura, Selasa menjelaskan empat battalion pasukan itu untuk menjaga wilayah perbatasan RI-PNG yang terbentang sepanjang 800 kilometer.

"Kita memang menempatkan sebanyak empat battalion pasukan, karena melihat luasnya wilayah perbatasan dengan Papua Nugini yang mencapai 800 kilometer," terangnya.

Pangdam Erfi Triassunu menjelaskan, pihaknya selalu melakukan penjagaan daerah perbatasan yang menjadi wilayah kerjanya itu dengan penuh professionalisme TNI, meskipun prajurit yang ada disana sebagian besar masih kekurangan fasilitas.

"Ada yang masih tinggal dirumah dengan atap daun rumbia dan lainnya, tetapi semua itu bukan jadi alasan tidak professional bertugas," ujarnya.

Pangdam Triassunu menambahkan, pihaknya juga sangat memahami kesulitan fasilitas sarana dan prasarana dialami prajuritnya yang ada di perbatasan, karena anggaran disiapkan pemerintah dan TNI sangat terbatas dan bertahap.

"Kita sangat maklum. Anggaran untuk pendirian pos TNI memang sudah ada, tetapi tentunya harus bertahap," lanjutnya.

Dia katakan, pihaknya juga sangat memahami keterbatasan itu, karena pemerintah dan TNI tentu punya perhitungan yang lebih baik, apalagi daerah perbatasan dengan Negara lain bukan hanya ada di Papua.

"TNI sudah punya anggaran untuk pembangunan fasilitas di perbatasan itu, tapi tentunya kita harus memahami kalau daerah perbatasan bukan hanya di Papua, tapi masih ada di NTT dan Kalimantan, " ucapnya mantap.

Sementara menyinggung tunjangan kinerja dan jabatan bagi prajurit penjaga perbatasan, Pangdam Erfi Triassunu mengatakan selalu diberikan pada mereka.

"Besarannya sendiri tergantung pangkat yang bersangkutan," terangnya.

Sumber: Kemhan

RI Hibah Meriam ke Papua Nugini

JAKARTA-(IDB):Hibah empat unit meriam Salute Gun dari Republik Indonesia (RI) kepada militer Papua Nugini semakin terbuka. Ini menyusul persetujuan seluruh fraksi di DPR. Rencananya, persetujuan itu akan ditetapkan pada Sidang Parupurna DPR, Selasa (29/3).

"Dalam rapat internal di Komisi I DPR sebelumnya, seluruh fraksi yang ada telah menyetujui hibah tersebut. Selasa, tinggal ketuk palu," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, sebelum ketuk palu, Komisi I DPR akan melakukan pembahasan internal pada Senin (27/3). Agenda rapat, membahas pandangan fraksi dan dilanjutkan pengambilan keputusan. "Senin akan di-clear dalam rapat internal Komisi I," katanya.

Mahfudz menjelaskan, seluruh fraksi Komisi I DPR punya pandangan bahwa hibah itu tak akan memengaruhi kekuatan militer Indonesia. Artinya, ketersediaan meriam Indonesia masih mencukupi. Apalagi, meriam Salute Gun yang akan dihibahkan merupakan seri lama. "Hibah meriam itu, didasari bahwa Indonesia memiliki kelebihan stok," ujarnya.

Alasan lain, tutur Mahfudz, hibah empat unit meriam Salute Gun untuk mengurangi biaya perawatan meriam itu. Masyarakat, tutur Mahfudz, tak perlu khawatir karena meriam yang dihibahkan itu bukan termasuk kategori persenjataan perang atau alutsista. "Ini bukan kategori alutsista kok, jadi tidak perlu curiga berlebihan. Kecuali menyangkut persenjataan berat, yang memang kita sendiri masih membutuhkannya," katanya.

Sementara itu, mantan anggota Komisi I DPR Muhammad AS Hikam menyatakan, jika memang betul hibah itu ditujukan pada Papua Nugini, harus dibatalkan. Hibab itu tak dapat dibenarkan karena melanggar penjanjian internasional. "Apalagi jika hibah itu untuk kelompok separatis Papua Nugini, itu jelas mesti dibatalkan hibahnya, karena akan mendapat kecaman dunia internasional," katanya.

AS Hikam sendiri belum mendapatkan informasi lengkap, kepada siapa hibah itu diberikan Indonesia. Yang pasti, menurut dia, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengibahkan meriam Salute Gun terlalu berlebihan (over acting). Pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang, di tengah kondisi militer Indonesia masih banyak membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut dia, Indonesia masih minus dalam hal persenjataan tersebut. Sehingga sangat ironis, jika alutsista yang dibeli dengan uang rakyat dari impor itu, justru diberikan pada pihak lain.

"Sayang kalau peralatan itu masih bagus dan kita masih memerlukannya kenapa mesti disumbangkan pada negara lain. Apalagi jika alutsista tersebut di impor dan dibeli dari uang rakyat," kata Hikam.

Pendapat senada disampaikan pengamat militer dan intelijen Suripto, bahwa hibah meriam itu tak perlu direalisasikan. Indonesia masih perlu melengkapi alutsistanya untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Apalagi dalam era sekarang ini, dia mengatakan, hampir seluruh negara di Asia sedang membangun kekuatan militer dan melengkapi alutsistanya.

Sumber: The Global

Indonesia Masuk Jajaran Negara Exportir Alutsista

SS-2 Sniper buatan PT. PINDAD Indonesia

JAKARTA-(IDB):Sejumlah negara tetangga, seperti Papua Niugini, Filipina, dan Brunei, menjajaki kemungkinan pembelian persenjataan serta memperoleh kredit ekspor dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang ditemui di Jakarta, Kamis (24/3), menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan banyak permintaan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dari sejumlah negara tetangga dalam Jakarta International Defense Dialogue (JIDD).

”Timor Leste sudah mendapat kredit ekspor 40 juta dollar AS untuk pembelian dua kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB), ternyata sejumlah negara juga mempertanyakan kemungkinan mendapat fasilitas serupa,” ujar Purnomo.

FPB yang dibuat PT PAL Surabaya itu memiliki dimensi panjang dari 15 meter, 30 meter, 40 meter, hingga 60 meter.

Seusai pertemuan dengan delegasi Papua Niugini, negara tetangga tersebut ingin mengunjungi PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Mereka telah mengoperasikan sejumlah pesawat CASA-Nurtanio (CN) buatan Indonesia.

Pemerintah Filipina menyiapkan dana 100 juta dollar AS (sekitar Rp 900 miliar) untuk membeli tiga kapal landing platform dock (LPD) bagi angkatan lautnya. ”Kita sedang merundingkan spesifikasi LPD yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki Filipina,” kata Purnomo.

Brunei

Selain itu, lanjut Purnomo, pemerintah Brunei juga berminat untuk membeli senapan serbu varian dua (SS-V2) buatan PT Pindad. Menurut dia, Pemerintah Brunei baru menyadari Indonesia telah memproduksi senjata jenis tersebut, yang merupakan produk Indonesia yang berbasis dari senapan Fabrique Nationale Belgia. Militer Brunei juga mengoperasikan perahu karet untuk satuan taktis yang dibuat di Bogor, Jawa Barat.

Sumber: Kompas