klecam-klecem

Home » Posts filed under Radar

Tampilkan postingan dengan label Radar. Tampilkan semua postingan

Air Force Wants Delivery of TA-50 Aircraft Completed Before 2016

07 September 2012

KAI TA-50 LIFT and Light Attack aircraft (photo : defence21)

Air Force Gains credibility with South Korea Light Attack Jets

BASA AIR BASE, Floridablanca, Pampanga— Not too long ago, the Philippines Air Force was frequently ribbed as being all air with no force, but PAF chief Lt. Gen. Lauro Catalino de la Cruz hopes the snickering will soon stop with the looming acquisition of 12 TA-50 light attack jets from South Korea.

“There’s an ongoing top-level discussion at the Department of National Defense for the acquisition of the much needed air assets,” De la Cruz said during the 51st anniversary of PAF Air Defense Wing stationed at this air base.

The defense department announced the selection of the South Korean jets last Aug. 1 and officials expect the signing of the purchase contract within the next few months.

De la Cruz said top defense officials want to request the immediate delivery of two TA-50 jets so that PAF pilots can begin training and be ready for the delivery of entire order of 24 jets by 2016.

“This is a realization of the dream we have dreamt a long, long time ago,” De la Cruz said. “That is why many of our personnel will be sent to schooling abroad for air traffic control and related courses.”

Aside from the jets, De la Cruz said the PAF will also construct three radar stations at Lubang Island, Palawan and Zamboanga next year, boosting the air force’s ability to monitor all aircraft entering Philippine territory.

AFP also confirmed procurement of 3 fixed air surveillance systems and wants 1 mobile radar over the next 5 years. Three radar stations will be constructed at Lubang Island, Palawan and Zamboanga next year (photo : Defense Industry Daily)

“We will make sure that the proposed facilities and aircraft are tailored-fit to our requirement,” De la Cruz said, noting that even the choice of the South Korean jet was based on the advantages it offered to the military in consideration of the situation in the West Philippine Sea.

The TA-50 is the light attack version of the T-50 Golden Eagle, South Korea’s first indigenous supersonic aircraft and one of the world’s few supersonic trainers, built by Korea Aerospace Industries and Lockheed Martin of the United States.

The jet’s design is largely derived from the F-16 Fighting Falcon, and they have many similarities: use of a single engine, speed, size, cost, and the range of weapons.

The TA-50 mounts a M197 20mm three-barrel cannon and a fire control radar system. It can accommodate the AIM-9 Sidewinder air-to-air missile and a variety of additional weapons can be mounted to underwing hardpoints.

Compatible air-to-surface weapons include the AGM-65 Maverick air-to-ground missile, Hydra 70 rocket launchers, CBU-58 and Mk-20 cluster bombs, and Mk-82, ?83, and ?84 general purpose bombs.

(Manila Standard Today)

Giraffes CRAM Replace Piranhas

31 Agustus 2012

The Swedish designed Australian owned radar system and transporter is designated as the Giraffe Full Operational Capability (FOC) System. (photo : Aus DoD)

Piranhas are being replaced by Giraffes in Tarin Kot Afghanistan – not as in a variety of fauna but in the form of serious life-saving hardware.

Leased from Sweden, the Piranha 740 is the name given to the distinctive Counter Rocket Artillery and Mortar (CRAM) system radar and vehicle that has been providing a reliable indirect fire warning to Multi National Base – Tarin Kot since December 2010.

The incoming Swedish-designed, Australian-owned radar system and transporter that landed this week, is designated as the Giraffe Full Operational Capability System.

With two Giraffes replacing the old system, Senior CRAM Watch Keeper, Captain David Petersen, said the safety on the base will be further improved.

Leased from Sweden, "Piranha 740" is the name given to the Counter Rocket Artillery & Mortar (CRAM) system radar and vehicle that has been providing a reliable indirect fire warning to Multi National Base – Tarin Kot since December 2010. (photo : Aus DoD)

“The system will provide far greater airspace management, sense, warn and locate capabilities,” Captain Petersen said.

The arrival of the Giraffe radars is the last stage of the LAND 19 phase 7A acquisition project. The Giraffe radars are a Swedish made system that is considered one of the best radars in the world for the detection of rocket artillery and mortars.

Bombardier Jordan Haskins who managed the every day functioning of the old system will now oversee its redeployment.

“It was very reliable considering it was radar designed for the arctic environment now operating in desert conditions – preventative maintenance and TLC was the key to its dependability,” Bombardier Haskins said.

“With two systems in place we will have complimentary coverage – it adds to increased safety for all personnel on the ground.”

(Aus DoD)

ATS Batam Diatur Singapura Lemahkan Aspek Pertahanan

KARIMUN-(IDB) : Direktur Geospasial Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Marsekal Pertama TNI J Urip Utomo mengatakan pendelegasian pengaturan lalu lintas udara Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kepada Singapura melemahkan aspek pertahanan.

"Secara teritorial, pendelegasian pengaturan lalu lintas udara Batam kepada Singapura memang tidak mengurangi luas NKRI. Namun, pendelegasian itu berdampak pada pelanggaran wilayah udara sehingga melemahkan aspek pertahanan," kata Urip seusai acara Sosialisasi Batas Maritim dan Udara di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kamis (12/7).

Urip Utomo mengatakan Singapura berwenang penuh mengatur lalu lintas udara atau "air traffic services" (ATS) Batam karena Indonesia dinilai belum mampu untuk mengatur penerbangan internasional yang cukup padat di udara Kepulauan Riau.

"Singapura sudah mengatur ATS Batam sejak 1946 sehingga keselamatan penerbangan yang melintasi Batam sepenuhnya kewenangan Singapura. Namun, kalau terjadi 'hijacking' udara tetap kewenangan TNI AU karena memang wilayah kita," ucapnya.

Pengaturan ATS Batam oleh Singapura, katanya, juga merujuk pada perjanjian pendelegasian "flight information region" (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013. Pendelegasian itu diatur melalui Keppres No 7/1996.

Selain melemahkan pertahanan, pengaturan ATS Batam oleh Singapura, menurut dia, juga berdampak secara ekonomis bagi Indonesia. Sebab "fee" penerbangan yang melintasi Batam ditarik Singapura, setelah itu baru diserahkan ke Indonesia.

"Kalau dampak ekonomis bukan kapasitas saya memaparkannya karena berada pada Kementerian Perhubungan, yang jelas 'fee' ditentukan Singapura," ucapnya.

Terkait langkah-langkah untuk mengambil alih ATS Batam dari Singapura, menurut dia, tentunya harus melibatkan semua pihak. Baik itu menyangkut sarana infrastruktur maupun kesiapan peralatan pendukung keselamatan penerbangan.

"Kita harus introspeksi. Tadi sudah saya paparkan bahwa SDM kita sudah mampu, peralatan juga mampu. Ya, kita harus meninjau pada peralatan yang lain sehingga masyarakat Internasional menilai kita sudah mampu untuk mengelola itu," tuturnya.

Mengenai larangan pembangunan gedung tinggi di Batam, menurut Urip, itu bukan masalah. Sebab, tidak hanya berlaku di Batam, di seluruh daerah yang berada dekat bandara juga hal itu berlaku karena terkait dengan keselamatan penerbangan.

"Larangan bangunan tinggi bukan bentuk intervensi Singapura, karena ketentuan itu juga berlaku di setiap daerah yang dekat dengan bandara, contohnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan udara Batam merupakan jalur penerbangan Bandara Changi, Singapura," katanya.

Sumber : Metrotvnews

Arhanud Indonesia, Dari Starstreak Hingga TD 2000B

stormer starstreak 002 Dari Starstreak Hingga TD 2000B

Rudal Starstreak di APC Stormer

JKGR-(IDB) : Tabah dan bertahan total. Strategi itu mungkin yang harus dianut satuan Arhanud, untuk beberapa tahun ke depan. Betapa tidak, rudal-rudal pertahanan yang dipesan pemerintah, masih berupa misil jarak pendek, seperti: Starstreak buatan Inggris, Grom buatan Polandia dan TD 2000 buatan China.

Pertanyaannya adalah, kalau ada rudal jarak menengah, mengapa harus memborong rudal pertahanan udara jarak pendek ?

Pemilihan rudal pertahanan jarak pendek (5- 7 km) ini, menunjukkan postur pertahanan udara Indonesia belum beranjak dari basis pertahanan titik.

Pertahanan titik merupakan pertahanan terhadap sebuah obyek atau area tertentu, seperti: lapangan udara, kilang minyak, pabrik pesawat, istana negara dan obyek vital lainnya, untuk menangkis serangan udara dan peluru kendali. Rudal-rudal anti serangan udara itu ditaruh di dekat atau di atas obyek yang dilindungi.

Penggunaan rudal pertahanan titik biasanya dikombinasikan dengan pesawat pencegat, yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendaki secepat mungkin untuk menyerang ketinggian pesawat terbang lain. Pesawat pencegat pertahanan titik harus memiliki kemampuan manuver yang tinggi. Konsep pertahanan seperti ini, biasanya dianut karena daya cakup radar masih relatif sempit. Dengan kata lain, pihak bertahan memiliki waktu peringatan yang sangat singkat sebelum mampu menandingi musuh.

Pertahanan udara titik, mencakup: pesawat pencegat jarak pendek, sistem persenjataan di kapal, sistem artileri penangkis serangan udara maupun rudal anti-udara jarak dekat, serta sistem perlindungan aktif di tank atau kendaraan lapis baja lainnya.

Misil Anti-Udara TD-2000B China

Model pertahanan seperti itu, bisa disebut force protection. Tindakan pencegahan untuk melindungi kekuatan sendiri dari bahaya serangan musuh, serta mengurangi resiko akibat tindakan musuh terhadap obyek vital militer dan negara.

Karena sistem pertahanan ini dianggap masih memiliki kelemahan, maka ditambahkan perlindungan berupa pesawat pencegat pertahanan wilayah. Pesawat pertahanan wilayah didisain untuk terbang jauh dan lebih bertenaga karena bertugas melindungi wilayah yang luas. Pesawat jenis ini konon tidak selincah pesawat pencegat pertahanan titik.

Untuk itulah Rusia menciptakan beberapa jenis pesawat seperti Sukhoi dan Mikoyan Gurevich (MIG), yang memiliki spesialis masing-masing. Sukhoi dirancang untuk melindungi wilayah Rusia yang sangat luas. Sementara MIG didisain sebagai pesawat pertahanan titik yang memiliki kemampuan dog fight yang baik. Untuk menutupi kelemahan pesawat pertahanan wilayah yang dianggap kurang lincah, pesawat itu dilengkapi rudal jarak jauh dan menengah.

Model pertahanan seperti itu mengadopsi teater perang antara Jerman dan Sekutu, lalu berlanjut ketika perang dingin NATO dan Uni Soviet. Namun seiring perkembangan teknologi peluru kendali, strategi pertahanan seperti itu perlu dikaji kembali.

Kini pesawat musuh tidak harus terbang ke target, untuk menghancurkan sasaran. Mereka bisa menembakkan rudal dari jarak menengah. Sementara pesawat tempur tidak bisa menyergap rudal di tengah jalan. Untuk itu, rudal pertahanan udara pun harus ikut berubah dan harus bisa menjangkau pesawat yang menyerang dari jarak jauh.

s 300 rusia Dari Starstreak Hingga TD 2000B

Anti Pesawat Jarak Menengah S-300 Rusia

Peluru kendali jarak menengah akan efektif jika radar-radar Indonesia sudah bisa mengcover seluruh wilayah RI. Sementara fakta di lapangan menunjukkan radar Indonesia masih bolong-bolong.

Ahli radar dari Universitas Brawijaya Malang, Rudy Yuwono mengatakan Indonesia memiliki lebih kurang 30 radar dan rawan terhadap ancaman negara lain. Idealnya Indonesia memiliki 300 radar. Untuk itu, Indonesia sedang berupaya membuat radar sendiri. “Indonesia hanya punya lebih kurang 100 orang tenaga ahli radar. Padahal, radar yang dibutuhkan oleh Indonesia sangat banyak,” ujar Rudy Yuwono.

Bahkan Amerika Serikat memberi bantuan 12 radar sistem pengamanan laut kepada pemerintah Indonesia. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Brigjen Hartind Asrin, bantuan radar AS ditempatkan di Selat Malaka atau Pos Sumatera untuk pengawasan kapal maritim. “Saya sudah lihat satu, di dekat Batam. Itu untuk melihat pergerakan kapal di Selat Malaka. Radar itu diberikan tanpa maksud apa-apa,” ujar Brigjen Hartind di Kemenhan, Jakarta.

Hartind menyebutkan setelah pemerintah AS memberikan bantuan radar kepada Indonesia, petinggi pertahanan China pernah menanyakan, apa saja yang dibutuhkan Indonesia untuk melakukan pengawasan di laut. “Saya katakan, bisa radar dan bisa kapal patroli”, ujar Brigjen Hartin.

radarmastert3dmerauke Dari Starstreak Hingga TD 2000B

Radar Master T Merauke

Jika coverage radar masih bolong-bolong, bagaimana mungkin Indonesia memiliki rudal pertahanan jarak menengah ?.

Tampaknya pemerintah masih fokus untuk menutupi radar yang bolong-bolong tersebut. Yang lebih rumit lagi, adalah menghadapi reaksi negara tetangga, jika tahu Indonesia membeli rudal jarak menengah.

Pembelian rudal jarak menengah, ibarat memmbangunkan macan tidur. Rudal mempunyai efek strategis yang besar dan sangat ditakuti. Tentu mereka akan bereaksi dan ujung-ujungnya memicu perlombaan senjata. Kecuali jika Indonesia bisa membangun rudal jarak menengah dengan kemampuan sendiri.

Sumber : JKGR

ITT Exelis in Advanced Discussions for Purchasing of LCR 2020 Coastal Radar

11 Juli 2012

LCR2020 coastal radar (photo : ITT Exelis)

Exelis and SNC demonstrate Vigilant Stare

ITT Exelis and Sierra Nevada Corporation (SNC) will demonstrate its new Vigilant Stare wide-area airborne surveillance (WAAS) system to several USagencies over the next two months, it has been revealed.

The two companies used the Farnborough International Airshow to formally launch the Vigilant Stare system, which is based on technology used on board the US Air Force's (USAF) 'Gorgon Stare' UAVs but is tailored for domestic security agency applications.

Speaking to Shephard at the air show, Sreekanth Danny Rajan, director of emerging/airborne solutions geospatial systems, said the concept behind Vigilant Stare was to provide a commercial-based, persistent WAAS capability through a range of acquisition options – system buy, lease, or data buy.

‘Our feeling is that there is a real gap in the market for this kind of capability. There are customers without the funding or time to build a complete programme but have a requirement for this kind of wide-area surveillance. So we decided to invest our own funds to develop a commercial capability,’ Rajan said.

Initial flight tests in the US on a Twin Otter aircraft have already demonstrated aspects of the capability, including sending sensor data from the aircraft to a handheld device on the ground, and the system is expected to reach an initial operational capability in August.

Aimed at providing coverage of city-sized areas, the nine-camera payload – which is based on the Night Owl system – simultaneously covers three tiers: 4km by 4km full field of regard; multiple sub-views of the full field of view; and best-resolution ‘tactical chip-outs’.

Meanwhile, ITT Exelis used the air show to highlight several developments in other business areas. The company plans to resume production of its AN/ALQ-136 radar jammer to offer the system to international users of the AH-64 Apache and other attack helicopters.

Recognising renewed demand for an RF jammer, the company has entered into discussion with several Apache operators and is confident of signing a contract for a number of systems in 2013.

The company is also pursuing several opportunities for its LCR 20-20 coastal radar, a version of which it is developing for Sweden, and is in advanced discussions with

Indonesia

, which is looking to sign a contract in the next 12 months.

(Shephard)

Update : Indonesia Harus Swasembada Radar

JAKARTA-(IDB) : Radar bermanfaat sebagai pendeteksi potensi ancaman dari luar terhadap sebuah negara. Sayangnya, jumlah radar yang dimiliki oleh Indonesia terbilang masih sangat sedikit. Dari 300 radar yang seharusnya dimiliki, Indonesia hanya memiliki 25-30 radar. Kondisi ini membuat Indonesia rawan terhadap serangan dari luar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu digalakkan upaya swasembada radar untuk Indonesia. Demikian dikatakan oleh Ahli Radar dari Universitas Brawijaya (UB), Malang, Rudy Yuwono. Dia menyebut, swasembada radar merupakan upaya memproduksi radar dengan kemampuan anak sendiri yang saat ini sudah dimulai oleh Asosiasi Radar Indonesia (AsRI).

Menurut Rudy, swasembada radar mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, di antaranya penghematan anggaran di bidang alutsista dan menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh Indonesia terutama di bidang teknologi. "Ide swasembada radar hadir setelah adanya embargo militer kepada Indonesia. Pada saat itu Indonesia ingin membeli alutsista dari Amerika, tapi karena adanya embargo kita tidak bisa membeli alatnya bahkan komponennya," kata Rudy, seperti dikutip dari laman resmi UB, Prasetya Online, Rabu (4/7/2012).

Kepala Bidang (Kabid) Kegiatan Ilmiah AsRI ini mengungkap, embargo yang dilayangkan terhadap Indonesia, justru memunculkan ide untuk memproduksi radar sendiri. "Ide untuk memproduksi radar semakin ditunjang dengan adanya komponen-komponen yang bisa didapat dengan mudah di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, seperti di Glodok Jakarta, Genteng Surabaya, dan di Medan," tuturnya.

Dengan memproduksi radar sendiri, lanjutnya, maka anggaran yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Jika biasanya Indonesia membeli radar dengan harga USD25 juta, maka dengan memproduksi sendiri jumlah uang yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit.

"Sebagai upaya dalam swasembada radar, ada beberapa langkah Asosiasi Radar Indonesia (AsRI) yang saat ini tengah dilakukan, antara lain membantu tumbuhnya industri dalam negeri yang memproduksi radar dan juga menyediakan forum komunikasi dan pertukaran ide di bidang radar dan turunannya dengan mengadakan Seminar Radar Nasional setiap tahun," imbuh Rudy.

Dalam upaya menciptakan tenaga-tenaga ahli yang mampu memproduksi radar, ujar Rudy, perlu dibangun sebuah school of radar. "Jumlah tenaga ahli radar di Indonesia sangat sedikit jumlahnya, kurang dari 100. Padahal radar yang dibutuhkan oleh Indonesia sangat banyak," paparnya.

Dengan berdirinya school of radar selain bisa mencetak ahli radar, juga bisa mengembangkan teknologi lain, yakni penginderaan jauh. "Kalau kita memakai satelit, maka kandungan yang ada di dalam bumi Nusantara Indonesia bisa diketahui oleh negara lain. Namun jika kita kembangkan teknologi penginderaan jauh, rahasia kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bisa kita jaga," ungkap Rudy.

Dia menyatakan, produksi radar di Indonesia tidak akan memberikan ancaman bagi negara lain, seperti layaknya membuat nuklir dan bom atom. Saat ini jumlah radar yang sudah diproduksi oleh Indonesia terbilang masih ada lima radar, yaitu tiga jenis radar Indonesian Surveillance Radar (ISRA) dan dua Radar Indra. "Radar buatan Indonesia saat ini sudah bisa difungsikan dengan menggunakan laptop dan gadget tablet," tukasnya.

Rudy berharap, program swasembada radar di Indonesia bisa segera terwujud. "Program swasembada radar melalui school of radar sudah menjadi topik bahasan penting dalam seminar nasional radar yang kelima pada 2011. Namun hingga saat ini masih belum terwujud. Semoga pada 2025 sudah banyak pemain lain yang turut terlibat dalam swasembada radar," pungkasnya.

Sumber : Okezone

Minim Radar Indonesia Rawan Ancaman Negara Lain

S-400 rudal anti serangan Udara

MALANG-(IDB) : Hingga kini Indonesia hanya memiliki lebih kurang 30 radar. Kondisi tersebut dinilai rawan terjadi ancaman dari negara lain. Idealnya, Indonesia minimal harus memiliki 300 radar yang difungsikan. Solusinya, harus digalakkan swasembada radar untuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan ahli radar dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Rudy Yuwono, kepada Kompas.com, Rabu (4/7/2012).

"Sangat minim Indonesia punya radar. Solusinya, swasembada radar. Hal itu sebagai upaya untuk memproduksi radar dengan kemampuan anak sendiri yang saat ini sudah dimulai oleh Asosiasi Radar Indonesia," jelasnya.

Dengan adanya swasembada radar, kata Rudy, ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh Indonesia, yakni akan bisa menghemat anggaran di bidang alutsista dan menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh Indonesia, terutama dalam bidang teknologi. "Ide swasembada radar hadir setelah adanya embargo militer kepada Indonesia. Pada saat itu Indonesia sudah ingin membeli alutsista dari Amerika. Tapi karena adanya embargo, kita tidak bisa membeli alatnya, bahkan semua komponennya," jelas Rudy, yang juga menjabat Kabid Kegiatan Ilmiah Asosiasi Radar Indonesia (ASRI).

Dari embargo yang dilayangkan ke Indonesia, di sisi lain menguntungkan Indonesia. Sebab, dengan embargo itu justru muncul ide untuk memproduksi radar sendiri. Ide untuk memproduksi radar sendiri itu semakin ditunjang dengan adanya komponen-komponen yang bisa didapat dengan mudah di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti di Glodok Jakarta, Genteng Surabaya, dan di Medan.

"Dengan memproduksi radar sendiri, maka anggaran yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit. Jika biasanya Indonesia membeli radar dengan harga 25 juta dollar AS. Maka, kalau memproduksi sendiri, jumlah uang yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit," ujarnya.

Sebagai langkah upaya dalam swasembada radar, ada beberapa langkah dari ASRI yang saat ini tengah dilakukan, di antaranya, membantu tumbuhnya industri dalam negeri yang memproduksi radar dan juga menyediakan forum komunikasi dan pertukaran ide di bidang radar dan turunannya dengan mengadakan seminar radar nasional setiap tahun.

Selain itu, agar profesional dalam menciptakan tenaga-tenaga ahli yang mampu memproduksi radar, beber Rudy, diperlukan sebuah school of radar karena jumlah tenaga ahli radar sangat sedikit.

"Indonesia hanya punya lebih kurang 100 orang tenaga ahli radar. Padahal, radar yang dibutuhkan oleh Indonesia sangat banyak," katanya.

Dengan berdirinya school of radar, selain bisa mencetak ahli radar, juga bisa mengembangkan teknologi yang lain, seperti teknologi penginderaan jauh.

"Kalau memakai satelit, maka kandungan yang ada di dalam bumi Nusantara Indonesia bisa diketahui oleh negara lain. Namun, kalau kita kembangkan teknologi penginderaan jauh, rahasia kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bisa terjaga," katanya.

Sumber : Kompas

Kohanudnas Uji Coba Shadow Contour Analyzer

TANGERANG-(IDB) : Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melakukan uji coba teknologi Shadow Contour Analyzer (Scan) di Satuan Radar-211, Tanjung Kait, Tangerang, belum lama ini. Uji coba ini disaksikan Panglima Kohanudnas, Marsda TNI JFP Siompul, dan Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Among Margono.

Dalam uji coba itu, Pangkohanudnas mepraktekan cara kerja Scan tentang sistem kerja atau tampilan track tiga dimensi Scan. Sistem ini dapat mendukung tugas strategis operasi pertahanan udara nasional yang diemban oleh Kohanudnas, khususnya di Satrad jajaran dengan menampilkan shadow contour, real-time track, dan terrain profile.

"Melalui pengembangan teknologi ini akan mendukung pengawasan di wilayah udara nasional. Selain itu, kita juga akan mengembangkan sumber daya manusianya," ujar Pangkohanudnas, seperti dikutip Suara Karya dari siaran pers Dispenau di Jakarta, Selasa (19/6). (Feber S)

Lanud Halim Gelar Rajawali Perkasa

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Marsma TNI A Adang Supriyadi membuka latihan Rajawali Perkasa 2012 Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (19/6).

Latihan Rajawali Perkasa 2012 dilaksanakan tiga hari, 19 - 21 Juni 2012. Latihan ini melibatkan personel dan alutsista Skadron Udara 2, Skadron Udara17, Skadron Udara 31, Skadron Udara 45, Skatek 021, Wing 1 Paskhas, Batalyon 461 dan Batalyon 467 Paskhas, Brigade Anjing (Brigan), serta fasilitas dan sarana pendukung untuk menguji kesiapan pelaku dan satuan jajaran.

"Latihan ini sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh satuan-satuan khususnya dalam upaya menggerakan kemampuan untuk menghadapi berbagai keadaan darurat yang mungkin timbul sewaktu-waktu," ujar Adang.

Sumber : SuaraKarya

Defense Deal With Italy

15 Juni 2012

Philippines will be buying combat aircraft, radar from Italian firms (photo : radartutorial)

MANILA, Philippines --- The Philippine government will buy military aircraft and equipment from Italy.

The purchase of Italian military equipment was announced by Malacañang after President Benigno S. Aquino III met with Italian Defense Minister Giampaolo Di Paola yesterday.

The meeting sought to forge “strong defense cooperation between the two countries,” according to a Palace press statement.

Among the equipment being considered for procurement are “medium lift aircraft, coast watch system radar, multi-role combat aircraft, and long-range patrol aircraft,” the Palace said.

Medium lift aircraft are helicopters.

It added that the military agreement with Italian defense suppliers seeks to boost the Armed Forces modernization program.

The announcement comes at the heels of a commitment from US President Barack Obama to beef up the Philippines’ defense system.

The US military aid package includes a radar network center and another upgraded US coast guard cutter.

Last year, the Philippines bought 18 basic trainer planes from an Italian company known for designing and producing military trainers. A defense acquisition team also traveled to Italy to shop for naval assets.

President Aquino earlier said the government intends to buy jet fighters from Europe after abandoning the idea of acquiring US-made F-16s.

Joining Aquino and di Paola in the Malacañang meeting were Defense Secretary Voltaire Gazmin, Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario and AFP Chief of Staff Gen. Jessie Dellosa. Italian Ambassador to the Philippines Luca Fornari, Diplomatic Counsellor of the Ministry Gabrielle Checchia, chief of acquisition and logistics Gen. Gianpaolo Miniscalco and chief of Military Policy Office Giorgio Lazio also attended the meeting.

(Manila Bulletin)

US Military to Help Philippines Monitor Coastal Waters

13 Juni 2012

The US military said it plans to provide a land-based radar to the Philippines, to help track ships off the island nation's coast line (photo : Raytheon)

The US military has said it planned to help the Philippines monitor its coastal waters as Manila faces an escalating dispute with China over territorial claims.

The Pentagon revised earlier comments and said there was no firm plan to deliver a land-based radar to the Philippines, but that a radar could be part of future assistance.

"We are in the initial planning stages of assisting the Philippines with a National Coast Watch Center," Major Catherine Wilkinson told AFP.

The centre is designed "to create an overall picture of what is going on in the Philippines' territorial waters," she said.

"Right now we are discussing a range of options and no details have been finalised. Radars may be an eventual part of the package but it hasn't been determined yet."

The cost and the time line for the project were still being worked out, she said.

(The Telegraph)

Kelvin Hughes Selected for Indonesian Coastal Surveillance

13 Juni 2012

Kelvin Hughes SharpEye radar (photo : Kelvin Hughes)

Coastal Surveillance Solution for Indonesian Islands

Kelvin Hughes Surveillance business have deployed two land-based radar coastal surveillance systems in Indonesia to monitor the waters around Tual a city in Maluku province located in Kei Islands, and Merauke a town considered to be one of the easternmost towns in Indonesia, located in Merauke Regency, Papua province, next to the Maro River.

The project will be delivered in partnership with PT. Warga Kusuma Jaya, and is part of a wider programme by the Government of Indonesia to implement a shore-based coastal surveillance system throughout the region.

The Indonesian island region is very demanding on radar design and is typically a heavy rain environment.

Kelvin Hughes’ Surveillance was engaged by PT. Warga Kusuma Jaya due to the ability of its high-grade SharpEye™ solid state radar sensor, which outperforms other sensor technologies, especially in bad weather and sea clutter conditions.

The coastal surveillance solution includes the supply of the SBS-800-51 system a S-Band solid-state SharpEye™ radar transceiver and antenna, as well as the installation of the systems on radar masts on each island.

The SBS radar systems are fully remote controlled, designed for continuous operation and achieve extremely high range accuracy and target discrimination in range and azimuth.

A further differentiator of the SBS solid state radar solution is its full weather adaptability – the SharpEye™ system adapts automatically to changes in the weather and environmental conditions without the need for any operator intervention.

As part of the agreement, Kelvin Hughes will also provide performance training sessions to the integration company at both its headquarters in Essex, as well as locally in Indonesia.

Robert Kleist, business development director of coastal surveillance at Kelvin Hughes, said: “With over 60 Kelvin Hughes SharpEye™ solid state sensors installed in Coastal Surveillance and VTS applications worldwide, the solution has now become the new standard in coastal surveillance technology”.

“The Indonesian region is typically a heavy rain environment. Target discrimination and detection is therefore very difficult in heavy rain and high-sea state conditions or clutter”.

“SharpEye™ through its unique pulse sequences and Doppler processing is able to manage and reject the clutter leaving a clear radar picture, which meets the surveillance demands and provides full situational awareness for the Indonesian coastal authorities”.

(KelvinHughes)

China Tawarkan Radar Maritim ke Indonesia

02 Juni 2012

Sistem monitor radar IMSS (photo : Antara)

LONDON, KOMPAS.com- China dikabarkan menawarkan pemasangan sistem pengawas maritim senilai 1 miliar yuan (sekitar Rp 1,5 triliun) di kawasan Indonesia. Nantinya, sistem tersebut akan melengkapi sistem serupa buatan AS yang lebih dulu dipasang di Indonesia.

Demikian diungkapkan majalah pertahanan terkemuka IHS Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 16 Mei 2012 yang mengutip berbagai sumber. Menurut JDW, tawaran tersebut disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Beijing, akhir Maret.

Detail sistem pengawas maritim yang ditawarkan China itu belum diketahui. Namun, JDW menduga sistem tersebut akan terdiri atas jaringan radar yang ditempatkan di Pulau Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan pantai barat daya Sulawesi. Nantinya, data pengamatan yang diperoleh dari sistem ini akan dibagi dengan China.

Dengan sistem ini, Beijing akan mendapat keuntungan berupa data kondisi perairan di Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Makassar, yang menjadi titik-titik penyempitan penting di jalur komunikasi laut (SLOC).

Tawaran China itu diberikan hanya beberapa bulan setelah pemerintah AS menyumbangkan Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS) senilai 57 juta dollar AS (Rp543,9 miliar) kepada TNI Angkatan Laut. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, IMSS terdiri atas jaringan sensor terpadu yang dipasang di darat maupun di kapal-kapal perang Indonesia, berbagai peralatan komunikasi dan perangkat komputasi untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisa berbagai data maritim.

Secara konkret, IMSS terdiri atas 18 stasiun pengawas pantai (CSS), 11 radar berbasis kapal, dua pusat komando regional, dan dua pusat komando armada di Jakarta dan Surabaya. Pemerintah AS juga telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dollar untuk merawat sistem tersebut sampai tahun 2014.

Meski demikian, sumber-sumber JDW mengatakan, bahkan dengan tambahan alokasi dana dari AS ini, IMSS masih terlalu mahal untuk dioperasikan oleh TNI AL dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Dengan adanya tawaran dari China ini, China akan memiliki sistem tandingan strategis terhadap IMSS, dan memungkinkan negara itu memantau pergerakan kapal-kapal AS dan lalu lintas laut lainnya di perairan Indonesia.

(Kompas)

China Tawarkan Radar Maritim ke Indonesia

BEIJING-(IDB) : China dikabarkan menawarkan pemasangan sistem pengawas maritim senilai 1 miliar yuan (sekitar Rp 1,5 triliun) di kawasan Indonesia. Nantinya, sistem tersebut akan melengkapi sistem serupa buatan AS yang lebih dulu dipasang di Indonesia.

Demikian diungkapkan majalah pertahanan terkemuka IHS Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 16 Mei 2012 yang mengutip berbagai sumber. Menurut JDW, tawaran tersebut disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Beijing, akhir Maret.

Meski demikian, sumber-sumber JDW mengatakan, bahkan dengan tambahan alokasi dana dari AS ini, IMSS masih terlalu mahal untuk dioperasikan oleh TNI AL dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Sumber : Kompas

System Radar Indonesia Gado-Gado

JAKARTA-(IDB) : Perbedaan tipe radar yang ada di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) akan berdampak pada perbedaan keluaran sistem data. Hal ini akan mengakibatkan pengoperasian komunikasi data radar tidak optimal.

Pangkohanudnas Marsekal Muda TNI JFP Sitompul, melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (24/5), mengungkapkan soal ini. Dikatakannya, sistem yang diterapkan pada pertahanan udara nasional saat ini mengintegrasikan radar-radar yang terhubung dengan Sektor Operation Center (SOC) yang berada di Kosekhanudnas.

"SOC yang ada di Kosekhanudnas tersebut terintegrasi dengan beberapa tipe radar yang berbeda, sehingga terjadi perbedaan output data. Dengan adanya perbedaan output data maka komunikasi data tidak optimal," katanya.

Adanya suatu penelitian dan pembuatan Protokol Komunikasi Data Radar yang dilaksanakan oleh Dislitbangau, maka Kohanudnas menyambut optimistis karena hingga kini, jajaran Kohanudnas belum memiliki standarisasi Protokol Komunikasi Data Radar. Padahal, Protokol Komunikasi Data Radar itu bisa menjadi solusi atas persoalan ini.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah Dislitbangau agar dikembangkan protokol ini guna lebih mendukung tugas-tugas Kohanudnas di masa mendatang, kata Pangkohanudnas. Kohanudnas sendiri telah berupaya untuk mencari solusi terkait masalah tersebut, salah satunya dengan dengan menggelar diskusi di Makohanudnas pada Rabu (23/5).

Upaya itu dilakukan bersama Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara (Dislitbangau), Dinas Komonikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara (Diskomlekau), Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, dan BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material.

Kapen Kohanudnas Letkol Sus Maylina Saragih, mengatakan, diskusi itu untuk mencari dan menentukan Protokol Komunikasi Data Radar yang terbaik bagi seluruh alutsista yang ada di jajaran Kohanudnas, sehingga proses komunikasi data dapat terlaksana dengan baik dan optimal dalam mendukung tugas-tugas Kohanudnas.

Sumber : Republika

Kemhan: Bantuan Radar AS Tidak Mematai Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bantuan 12 radar dari Amerika Serikat tidak untuk memata-matai Indonesia, tetapi digunakan untuk sistem pengamanan laut di Selat Malaka.

"Tidak ada untuk mematai Indonesia. Bantuan yang diberikan Amerika hanya berupa radar bukan orangnya atau operator. Kita tidak mau, bila operatornya dari pihak asing," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin saat melakukan pertemuan dengan wartawan di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa malam.

Pada prinsipnya, kata dia, bila Amerika hanya memberikan alat atau radar itu tidak ada masalah, asalkan operatornya bukan orang Amerika yang melakukan pengawasan radar tersebut.

"Itu tidak boleh terjadi karena bisa di-'copy' dan direkam oleh operator asing tersebut. Termasuk, bila ada orang yang membantu memberikan kapal patroli di Selat Malaka itu tidak apa-apa, tetapi jangan orangnya. TNI Angkatan Laut yang akan menjaga, bukan dari Amerika," kata Hartind.

Yang penting, kata dia, pihaknya tahu kemampuan radarnya. Radar ini hanya untuk mengawasi kapal-kapal yang melintasi laut Indonesia. Tidak ada koneksi ke satelit, katanya menjelaskan.

Menurut dia, radar yang diberikan Amerika itu ditempatkan di Selat Malaka atau pos Sumatera untuk pengawasan kapal maritim karena wilayah Selatan Malaka ini banyak dilewati oleh kapal-kapal asing.

"Namun, radar ini hanya mampu memantau kapal yang berada daerah permukaan saja. Sementara untuk memantau kapal selam tidak bisa. Untuk memantau keberadaan kapal selam, yang paling efektif adalah helikopter antikapal selam atau menggunakan kapal selam," tuturnya.

Ia pun menambahkan, radar tersebut tidak akan bisa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang telah memberikan bantuan radar tersebut.

"Tidak bisa. Radar ini mengawasi Selat Malaka yang paling padat pergerakannya di dunia. Piracy (pembajakan) bisa dilihat dalam radar tersebut," kata Kapuskom Publik.

Sumber : Republika

DPR : Waspadai Radar Bantuan Amerika

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo menyatakan Indonesia perlu mewaspadai pemberian bantuan 12 radar sistem pengamanan laut dari Amerika Serikat karena alat ini bisa berfungsi memata-matai kekuatan NKRI.

"Yang saya pahami masalah radar itu memang merupakan bantuan Amerika Serikat, tetapi saya tengarai bantuan tersebut pasti ada tujuan politiknya dalam rangka mengontrol wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu melalui perangkat komunikasi kepada ANTARA di Semarang, Selasa.

Seperti yang diberitakan, TNI AL menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengantisipasi gangguan keamanan laut di perairan Indonesia. Salah satunya, dalam bentuk pemberian bantuan radar itu.

Tjahjo mengatakan bahwa TNI AL mendapatkan alat itu konon pada tahun 2006 . "Pernah awalnya ditolak oleh TNI AL pada masa itu. Namun sayangnya, pada masa DPR periode 2009--2014, tak pernah dilaporkan masalah tersebut oleh TNI kepada DPR," ujarnya.

Informasi yang dia terima dari pelbagai sumber, katanya pemasangan 12 radar bantuan tersebut sebagai bagian dari kerja sama untuk membangun fasilitas alat indranya AS di wilayah Selat Malaka, khususnya untuk mengontrol wilayah kawasan laut tersebut.

"Akan tetapi, hal itu perlu dicermati gelagatnya dengan saksama dan perlu adanya pembuktian yang hati-hati dan valid," kata Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Di lain pihak, itu mengakui bahwa radar sistem pengamanan laut yang terintegrasi dengan kamera itu cukup canggih. Namun, menurut pengamatannya alat itu mudah dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

"Apa pun kita harus hati-hati demi menjaga kedaulatan politik kita," demikian anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo.

Sumber : Antara

Sekjen Kemhan Menerima Dirut PT. CMI Teknologi

JAKARTA-(IDB) : Sekjen Kemhan RI, Marsdya TNI Eris Herryanto menerima kunjungan Direktur Utama, PT. CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno, Kamis (3/5) di Kantor Kemhan, Jakarta.

Kunjungan Dirut PT. CMI ini juga bersamaan dengan kunjungan, Vice President and General Manager, Radar Surveillance System Perusahaan, Lockheed Martin Mission System and Sensors. Turut mendampingi Sekjen, Kabaranahan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo.

Sumber : DMC

Kemenhan Pastikan AS Tak Bisa Akses Data Radar Di ALKI II

JAKARTA-(IDB) : Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin memastikan bahwa kecurigaan akan bocornya informasi pantauan radar ke tangan Amerika Serikat tak akan terjadi.

"Amerika Serikat tidak bisa memantau radar itu karena pusat kendalinya ada di sini (Indonesia)," kata dia saat dihubungi Jurnal Nasional, Selasa (24/4).

Ia mengatakan, radar tersebut bukan difungsikan untuk memantau informasi-informasi penting terkait rahasia negara. Melainkan, hanya untuk memantau lalu lintas kapal pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) pada titik radar itu ditempatkan. "Radar itu hanya untuk mengecek kapal yang lewat jadi tidak ada info pentingnya," tuturnya.

Saat ditanya alasan pemerintah memilih radar buatan AS ketimbang negara lain, Hartind menjawab, karena pertimbangan ketiadaan biaya untuk membeli radar. Sebab radar Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) ini merupakan hibah dari pemerintah Amerika sehingga pemerintah RI tak mengeluarkan kocek.

"Pilih dari AS ini karena kita dikasih. Dan kalau beli dari negara lain duitnya tidak ada," ucap dia.

Hartind pun menampik saat ditanyakan kebenaran soal biaya perawatan radar sekitar US$52 juta per tahun yang harus dibayar pemerintah RI ke Amerika.

Seperti diketahui, saat ini terdapat 12 unit bantuan peralatan pendukung sistem pengawasan atau radar laut terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS) dari pemerintah Amerika Serikat di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II. Gunanya untuk mengidentifikasi serta melacak kapal yang melintasi jalur tersebut.

Hasil indentifikasi itu berupa pengiriman informasi dan data elektronik kepada kapal lain dan stasiun pantai terdekat. Informasi yang bisa diperoleh dari radar tersebut seperti identifikasi posisi, tujuan, dan kecepatan yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau ECDIS (Electronic Charts Display and Information System).

Keberadaan radar-radar tersebut memang membantu Indonesia untuk mendeteksi, melacak dan memonitor kapal-kapal yang melintasi perairan teritorial dan internasional, khususnya di ALKI II. Selain itu, IMSS pun dianggap penting karena dapat membantu aparat terkait memerangi pembajakan, pencurian ikan, penyelundupan, dan terorisme di wilayah perairan Indonesia serta kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

Namun karena radar-radar tersebut merupakan hibah AS tak menutup kemungkinan si pembuat memiliki akses tersembunyi terhadap perangkat tersebut. Dengan begitu maka AS dapat mengakses informasi yang dideteksi radar tersebut.

Sistem IMSS mencakup Radar maritim, AIS (Automatic Indentification System) dan kamera jarak jauh yang terpasang di wilayah Selat Malaka, Batam dan Selat Makassar. Dengan memanfaatkan fasilitas internet dan peralatan yang sudah di miliki TNI-AL seperti radio dan komputer, TNI-AL bisa memiliki AIS yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke dan dapat terpantau secara real time dari Mabesal atau Kotama-Kotama lainnya.

Sumber : Jurnas

Northrop Grumman MoU Dengan Indonesia Membuat Sistem Radar

ANTARA-(IDB) : Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada Seminar Radar Nasional Ke-6 di Bali, Indonesia dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk memfasilitasi kerjasama mengenai peluang radar di darat yang tertunda di Indonesia.

Northrop Grumman AN/TPS-78 adalah generasi terbaru radar mutakhir yang diciptakan dengan kemajuan teknologi transistor berdaya tinggi serta dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang sulit dan penuh hambatan. AN/TPS-78 jarak jauh S-Band, yang telah terbukti di lapangan, adalah pilihan Angkatan Laut Amerika dan pelanggan di seluruh dunia.

"Dengan perjanjian ini, Northrop Grumman akan membawa kepemimpinan terkemuka dalam radar di darat bersama dengan keahlian terpadu mitra bisnis kami di Indonesia dalam penelitian dan produksi elektronik serta pengetahuan akan kebutuhan unik pemerintah Indonesia," ungkap Robert Royer, Wakil Presiden Sistem Internasional Divisi Sistem Perlindungan Lahan dan Diri Northrop Grumman. "Tim kami ingin berpartisipasi dalam kompetisi radar di darat yang akan digelar di Indonesia dan dirancang untuk membantu Indonesia meningkatkan pengawasan udara dan mengamankan wilayah perbatasan."

Northrop Grumman adalah perusahaan keamanan global terkemuka yang memberikan sistem, produk dan solusi inovatif dalam kedirgantaraan, elektronika, sistem informasi dan layanan teknik bagi pemerintah dan pelanggan komersial di seluruh dunia.

Sumber : Antara

Northrop Grumman to Collaborate with PT INTI to Produce Ground-Based Radar Systems

24 April 2012

Northrop Grumman AN/TPS-78 Ground Based Air Defence Radar System (photo : diariolibre)

BALTIMORE, Md. -- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) executed a Memorandum of Understanding at the Sixth National Radar Seminar in Bali, Indonesia with PT Industri Telekomunikasi Indonesia and the Research Centre For Electronics And Telecommunications of The Indonesian Institute Of Sciences to facilitate collaboration on pending ground-based radar opportunities in Indonesia.

The Northrop Grumman AN/TPS-78 is the latest generation of state-of-the-art radars made possible by advances in high power transistor technology and designed to operate in some of the harshest, most unforgiving environments. Proven in the field, the S-Band long-range AN/TPS-78 is the choice of the U.S. Air Force and customers worldwide.

"With this agreement, Northrop Grumman will bring its recognized leadership in ground radars together with our Indonesian business partners' combined expertise in electronics research and manufacturing and knowledge of the unique needs of the Indonesian government," said Robert Royer, vice president of international systems at Northrop Grumman's Land and Self Protection Systems Division. "Our team looks forward to participating in the upcoming Indonesian ground-based radar competition designed to help Indonesia increase air surveillance control and secure its border."

(Northrop Grumman)